Pekerja, Pekerjaan, dan Profesi

Dalam anggapan umum, pekerjaan selalu mendapat upah atau sejumlah uang. Namun, pada kenyataannya tidak semua pekerjaan menghasilkan upah, tetapi juga kepuasan, keindahan, dan ketertiban ataupun orang lain merasa nyaman. Misalnya, seorang isteri yang bekerja di rumah, ia tidak menuntut upah dari suaminya, namun mendatangkan keindahan serta kenyamanan pada seluruh anggota keluarga. Pada konteks itu, sang ibu rumah tangga telah melakukan ministry atau melayani seluruh isi rumah. Berbeda dengan pembantu rumah tangga, ia melakukan service atau pelayanan karena ada upah yang akan didapatkannya.

Kerja dan hasil-hasil pekerjaan merupakan salah satu upaya untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus perbaikan keadaan sosial-kultural manusia. Kerja mempunyai nilai kepuasan dan ekonomi, sehingga merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan serta perubahan kualitas hidup dan kehidupan. Nilai kepuasan dan ekonomi tersebut dirasakan [berdampak] pada orang yang bekerja serta institusi yang memberikan pekerjaan. Kepuasan karena mendapat upah yang layak serta sesuai tingkat pendidikan, ketrampilan dan kemampuan pekerja. Serta nilai kepuasan ekonomi yang didapat pemberi pekerjaan karena adanya keuntungan dari hasil kerja para pekerja

Kerja [dan juga profesi] merupakan suatu tugas yang mempunyai makna, tujuan, dan nilai ganda; yaitu nilai kemanusiaan yang menyangkut sosial, ekonomi, budaya; serta nilai Ilahi. Kerja mengandung nilai kemanusiaan, karena merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya; serta melalui hasil [upah yang didapat] kerja, kehidupan dapat terus berlangsung. Kerja mempunyai nilai Ilahi, karena merupakan tugas dan panggilan TUHAN; artinya melalui kerja manusia melaksanakan tugas dalam dunia milik TUHAN, dan pada saatnya ia harus mempertanggungjawabkan kepada-Nya.

Karena adanya nilai ganda dalam bekerja tersebut, maka hasil kerja berupa upah, jasa, dan kepuasan dapat bermanfaat untuk orang lain, misalnya, anggota keluarga, masyarakat, maupun keuntungan pada pemberi kerja. Hasil kerja bisa juga difungsikan untuk memuliakan TUHAN Allah, misalnya perpuluhan, ungkapan syukur, sumbangan uang kepada institusi keagamaan.

Profesi adalah pekerjaan [tertentu] yang menjadi panggilan hidup seseorang; yang seseorang pilih dengan penuh kesadaran; mengandung nilai kemandirian, kepuasan dan ekonomi, serta berguna untuk [kelangsungan] hidup dan kehidupan. Seseorang yang melaksanakan profesinya dengan baik-benar-konsisten-kontinyu, disebut professional. Seorang profesional mempunyai beberapa ciri, antara lain, adanya keahlian yang didapat melalui pendidikan terstruktur dan baku; kegiatan berkelanjutan yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup; mempunyai kaitan dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat; mempunyai nilai kepuasan dan ekonomis yang [sengaja] dipilih sebagai panggilan dalam hidup hidup dan kehidupan sosial. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan profesi seseorang, antara lain,

Input yang diterima dari lembaga yang mendidik

Input ini berupa kelengkapan pengetahuan dan ketrampilan. Walau sudah tamat dari institusi pendidikan, seorang profesional, harus tetap belajar untuk meningkatkan pengetahuan baru yang berhubungan dengan profesinya.

Taat dan setia pada kode etik profesi

Adanya sejumlah nilai yang disepakati bersama oleh pengemban profesi sebagai kode etik. Setiap pekerja dan profesi mempunyai keterikatan tertentu dan khas sebagai kode etik dalam profesinya. Semua profesi mempunyai kode etik yang tertulis. Kode etik itu dan harus diatati oleh mereka yang terikat di dalamnya, misalnya kode etik kedokteran, kode etik pengacara, dan lain-lain. Namun, perlu diingat juga bahwa ada kode etik yang tidak tertulis di atas kertas tetapi di hatinya, yaitu hati yang melayani TUHAN Allah, nyata melalui panggilan pelayanan dan kesaksian kepada semua orang.

Kemampuan adaptasi serta tidak terpengaruh lingkungan

Seorang yang profesional harus mepunyai kepekaan terhadap lingkungan di mana ia berada; mampu beradaptasi di [hampir semua] lingkungan sosio-kultural di tempat ia bekerja. Tetapi bukan berarti [terjadi adaptasi yang salah kaprah] ia terjerumus dalam lingkungan sosial dan masyarakat yang kacau. Ia harus menjadi garam dan terang bagi semua yang ada di sekitarnya.

Komitmen pada panggilan profesi yang dipilih

Mungkin saja seorang yang profesional, akan mendapat pandangan dari orang lain [misalnya tentang konsep kesuksesan serta keberhasilan], bahwa profesinya tidak menjanjikan atau menghasilkan materi yang banyak. Namun, jika seseorang [dengan alasan-alasan tertentu] sudah memilih berprofesinya, maka ia harus memiliki komitmen tinggi terhadap pilihan yang sudah diambil dan dijalaninya. Komitmen terhadap profesisi, bukan saja urusan pekerjaan atau nafkah, tetapi karena ia harus mengerjakan pelayanan dan kesaksiannya.

Berdasar semuanya itu, pekerja jangan hanya bisa berteriak kepada perusahan agar ada atau minta kenaikan gaji, honor, tunjangan, transport, dan lain sebagainya, padahalnya kinerja mereka buruk dan tak memadai, atau bahkan lebih renda dari ijazah yang ada padanya. Oleh sebab itu, jika anda dan saya sebagai pekerja, maka tunjukanlah kesungguhan pada saat kerja; dan dengan itu, jika tempat kerja mengalami keuntungan, maka terbuka kemungkinan mendapat penghasilan yang lebih baik atau bertambah.

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini

===

SIKON UMUM BURUH DI NUSANTARA. Mereka menjadi korban korban ketidakadilan para pengusaha.

Kemajuan sebagian masyarakat global (termasuk Indonesia) yang mencapai era teknologi dan industri ternyata tidak bisa menjadi gerbong penarik untuk menarik sesamanya agar mencapai kesetaraan. Para pengusaha teknologi dan industri tetap membutuhkan kaum miskin yang pendidikannya terbatas untuk dipekerjakan sebagai buruh.

Dan dengan itu, karena alasan kurang pendidikan (walaupun tak semua buruh dengan pendidikan yang rendah), mereka dibayar di bawah standar atau sangat rendah, serta umumnya, tanpa tunjangan kesehatan, transportasi, uang makan, dan lain sebagianya. Seringkali terjadi, buruh yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi pun, diperlakukan sama dengan yang berpendidikan pas-pasan.

Para buruh tersebut harus menerima keadaan itu karena membutuhkan nasi dan pakaian untuk bertahan hidup. Akibatnya, menjadikan mereka tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Secara langsung, mereka telah menjadi korban ketidakadilan para pengusaha (konglomerat) hitam yang sekaligus sebagai penindas sesama manusia dan pencipta langgengnya kemiskinan.

Para buruh (laki-laki dan perempuan) harus menderita karena bekerja selama 12 jam per hari (bahkan lebih), walau upahnya tak memadai.

Kondisi buruk yang dialami oleh para buruh tersebut juga membuat dirinya semakin terpuruk di tengah lingkungan sosial kemajuan di sekitarnya (terutama para buruh migran pada wilayah metropolitan). Sistem kerja yang hanya mengutamakan keuntungan majikan, telah memaksa para buruh untuk bekerja demikian keras.

Sehingga cara hidup dam kehidupan yang standar, wajar dan normal, yang seharusnya dialami oleh para buruh, tidak lagi dinikmati oleh mereka.

Fisik dan mental para buruh (yang giat bekerja tetapi tetap miskin), telah dipaksa menjadi bagian dari instrumen mekanis.

Mereka dipaksa (dan terpaksa) untuk menyesuaikan diri dengan irama, kecepatan dan ritme mesin-mesin pabrik dan ritme bising mesin otomotif; mesin-mesin itu, memberikan perubahan dan keuntungan pada pemiliknya, namun sang buruh tetap berada pada kondisi kemiskinan.

Dengan tuntutan itu, mereka tak memiliki kebebasan, kecuali hanya untuk melakukan aktivitas pokok makhluk hidup (makan, minum, tidur) di sekitar mesin-mesin yang menjadi tanggungjawabnya.

Makna Marginal

Marjin, hasil margin [Inggris];artinya batas atau pinggiratau tepimarjinal berarti berhubungan dengan batas atau tepi;. Marjinal menunjukkan karakteristik yang berhubungan dengan batas suatu tepi atau pinggir dari pusat; misalnya, dalam dimensi budaya ataupun geografis.

Marjinal berarti wilayah pinggiran atau daerah tepian. Marjinalitas mempunyai arti yang menunjuk pada suatu kondisi atau situasi dari seseorang atau kelompok atau sesuatu yang berada pada posisi marjinal atau berada pada wilayah pinggiran dari komunitas atau struktur atau sistem yang di dalamnya seseorang atau kelompok atau sesuatu itu ada atau hidup. Marjinalitas untuk menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok atau sesuatu memiliki keadaan marjinal.

Marjinalisasi berarti desakan atau pembatasan terhadap seseorang atau kelompok atau sesuatu dalam berbagai aspek yang mengakibatkan obyek desakan atau pembatasan ini tersingkir hingga berada pada batas atau tepi atau pinggiran.

Marjinalisasi menghasilkan orang-orang atau individu (atau pun kelompok baru yang) marjinal; yaitu mereka yang terpasung dalam ketidakpastian psikologis di antara dua (atau lebih) komunitas masyarakat/sosial; sehingga mereka penuh dengan ketidakmampuan mengekspresikan diri serta terbatas (karena dibatasi) daya jangkaunya.

Marjinalisasi tidak ada dengan sendirinya, tetapi terbentuk dengan dan melalui perencanaan yang terstruktur serta rapi; dilakukan oleh mereka yang berkuasa (dan mempunyai kekuasaan) yang berkolaborasi dengan ‘kelompok-kelompok ideologi – sara yang bisa digunakan sebagai alat penindas-penekan-paksaan.’ Kolaborasi tersebut bisa konkrit dan terang-terangan, maupun tak terlihat namun ada.

Dan ikatan yang melekatkan-menyatukan kolaborasi itu adalah kepentingan dan keuntungan bersama. Sehingga alat atau perangkat yang dipakai untuk melakukan marjinalisasi adalah politik, perencanaan pembangunan dan ekonomi, institusi pendidikan,  organisasi massa, kelompok-kelompok etnis, dan lain sebagainya, termasuk agama serta umat beragama.

##

Berdasar sedikit yang  di atas tersebut,  maka jika kemarin, hari ini, dan besok, ada aksi – demo – pemogokan yang melumpuhkan kerja mesin-mesin pabrik, maka itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang normal dan harus terjadi, bahkan sering dan terus-menerus terjadi, sampai ada perubahan.

Harus terjadi, karena apa yang mereka lakukan tersebut, hanya sebagai sala satu cara bicara dan menyampaikan pesan, agar semua yang ada di negeri ini bisa mendengar jeritan mereka, yang selama ini tak terdengara.  Mereka menyampaikan pesan bahwa, selama ini mereka mengalami ketidakadilan; dan bahkan tak sedikit dari antara mereka yang termarginalkan.

Dan, ketika mereka pulang ke tempat tinnggalnya masing-masing, atau ada yang masih dijalan; mereka dalam keadaan lelah dan kelelahan. Tak sedikit di antara mereka yang kehilangan tenaga, lunglai, dan tak berdaya, namun ada nada kepuasaan; puas karena secara langsung maupun tidak pesan-pesan mereka telah menggema sampai ruang-ruang private para pengambilan keputusan di negeri ini.

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini

====

Hubungan manusia dengan kerja sifatnya alami. Manusia dilahirkan untuk bekerja sebab hanya dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tersedia di alam dan untuk menikmatinya manusia harus bekerja karena semua yang tersedia di alam itu tidak semuanya siap untuk di konsumsi. Melainkan harus diolah terlebih dahulu, dalam prosesnya melibatkan banyak sumber daya manusia. Hubungan manusia dengan pekerjaan sifatnya khusus karena perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja dipengaruhi oleh kepentingan para pihak baik para pihak pengusaha ataupun pihak pekerja.

Secara umum pengusaha maupun pekerja adalah para pihak yang secara bersamaan mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Kepentingan ini menghendaki keduanya saling berhubungan. Keserasian hubungan termanifestasi pada kepuasan masing-masing pihak dalam memenuhi kepentingan usahanya.[1]

Dengan demikian kerja adalah suratan hidup bahkan dapat dikatakan kerja adalah keharusan alami. Dalam perkembangannya hubungan manusia dan pekerjaan sifatnya khusus karena perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja. Hubungan manusia dan pekerjaan bersifat khusus, karena perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja dipengaruhi oleh kepentingan semua pihak.[2]

Pembangunan ketenagakerjaan mencakup banyak dimensi dan keterkaitan antara tenaga kerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif. Pengaturan tersebut antara lain mencakup perencanaan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang tumbuh sejak revolusi industri sebagai alat perlindungan bagi orang-orang yang bekerja untuk dikerjakan oleh orang lain didalam hubungan kerja sehingga akan timbul hak dan kewajiban dan oleh sebab itu memerlukan pengaturan yaitu lingkup hukum ketenagakerjaan yang membatasi diri dari aturan yang menyangkut pekerjaan setiap orang dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan.[3]

Alternatif lain untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri.[4] Dalam hal penempatan tenaga kerja tersebut sudah barang tentu tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti penempatan kerja yang dilakukan di negara kita sendiri, oleh karena itu tanpa bekerja kehidupan manusia mustahil dan manusia sebagai makhluk pekerja atau sebagai pembuat alat tidak dapat bekerja sendirian untuk menghidupi dirinya melainkan harus bekerja sama dengan manusia lainnya yaitu adanya majikan atau pengusaha dan buruh atau pekerja.

Kedudukan dan peranan tenaga kerja didalam pelaksanaan pembangunan nasional sangat penting baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan pembangunan, oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan zaman serta peluang pasar di dalam dan luar negeri untuk mencapai pembangunan nasional.[5]

Dalam melaksanakan pekerjaan perlu adanya perjanjian kerja bersama, persetujuan perburuhan kolektif, persetujuan perburuhan bersama.[6] Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 21, perjanjian kerja bersama adalah sebagai suatu perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat buruh atau serikat-serikat buruh yang telah didaftarkan pada kementerian perburuhan dengan majikan atau perkumpulan majikan, yang berbadan hukum yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sudah sejak lama pemogokan dikenal sebagai akibat timbulnya perselisihan perburuhan terutama perselisihan kepentingan antara buruh dan pengusaha sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga sekarang ini pemerintah yang berkuasa di Indonesia pernah melarang secara mutlak mogok dan lock out pada perusahaan.

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.[7] Mogok kerja dapat mengganggu ketentraman umum dan mengacaukan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, ajakan untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung harus dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Apabila mogok kerja dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mogok kerja tersebut mengakibatkan tindakan subversi dengan cara melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain maka merupakan suatu hal yang wajar jika dalam interaksi tersebut terjadi perbedaan paham yang mengakibatkan konflik antara satu dengan yang lain karena merupakan sesuatu yang lumrah maka yang penting adalah bagaimana meminimalisir atau mencari penyelesaian dari konflik tersebut sehingga konflik yang terjadi tidak menimbulkan ekses-ekses negatif demikian halnya dalam bidang perburuhan dan ketenagakerjaan meskipun para pihak terlibat didalamnya sudah diikat dalam perjanjian kerja namun terjadi konflik tetap tidak dapat dihindari.[8]

Pada dasarnya semua pihak baik pengusaha, pekerja, pemerintah maupun masyarakat secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan atas jalannya setiap perusahaan bagi setiap pekerja, perusahaan merupakan tempat untuk berkarya dan berbakti, sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan kalau misalnya suatu perusahaan terpaksa harus ditutup maka bukan saja pengusaha yang kehilangan modalnya tetapi juga seluruh karyawan akan kehilangan pekerjaannya dan sumber penghidupannya.

Di dorong oleh adanya kepentingan yang sama antara pengusaha dan karyawan atas jalannya perusahaan dan dengan adanya keterlibatan keduanya dalam proses produksi maka timbullah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja hubungan tersebut dinamakan hubungan industrial.

Perusahaan bagi pemerintah mempunyai arti yang sangat penting karena perusahaan betapapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan merupakan salah satu sumber dan sarana yang efektif untuk menjalankan kebijaksanaan pembagian pendapatan nasional oleh karena itu pemerintah mempunyai kepentingan dan ikut bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.

Untuk itu pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan fiskal dan moneter, kebijaksanaan produksi dan distribusi, ekspor dan impor, ikut mengendalikan perusahaan, mengawasi dan melindungi, menyediakan fasilitas, menciptakan kondisi yang mendorong bagi pertumbuhan perusahaan, menciptakan kedamaian atau ketenangan kerja dalam perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (2) dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul antara pihak pengusaha atau majikan dengan pekerja atau buruh  yang dalam hal ini penyelesaian permasalahan tersebut diwakilkan kepada serikat pekerja yang ada atau berdiri di suatu tempat pekerja dalam penyelesaian permasalahan tersebut akan dilaksanakan pada tingkat bipartit.[9]

Hubungan industrial sebagai suatu sistem sangat tepat untuk dilaksanakan di negara Indonesia karena berlandaskan falsafah bangsa. Hubungan industrial pada dasarnya dikembangkan dari semangat kegotong royongan dan kebersamaan diantara pelaku proses produksi serta semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Hubungan industrial menghindari atau tidak mengenal adanya konflik atas perbedaan kepentingan.[10]

Lembaga kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh.[11]. Lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah.[12] Untuk memecahkan masalah bersama dibidang ketenagakerjaan didirikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan kotamadya. Lembaga ini bertujuan menjadi wadah pengembangan gagasan kerjasama yang serasi antara pemerintah dan pengusaha guna mewujudkan hubungan industrial, meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan hasil-hasil dalam pembangunan dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.[13]

Berdasar paparan di atas, maka jika perusahan, yang pekerjanya (dalam kondisi tertentu, bukan haid, sakit, atau gangguan fisik, psikologis lainnya) suka tidak masuk, modok, termasuk sering meninggalkan tugas-kerja untuk ikut demo, maka lebih baik dipecat atau phk. Terutama, mereka yang mogok dan demo tersebut, bisa dikatakan tidak menghargai serikat pekerja (yang di/dalam perusahan atau ada di tempat ia bekerja) dan lembaga Bipartit dan Tripartit yang dibentuk untuk menemukan solusi terhadap masalah pekerja.

Hal-hal mengenai buruh-pekerja, bukan diselesaikan di Jalan Raya, Lapangan dengan teriak-teriak atau melakukan aksi-aksi yang justru menurukan aktivitas kerja/pabrik/perusahan; jika itu yang dilakukan atau sering dilakukan, maka yang terjadi kerugian.

Siapa yang mau perusahan, pabriknya rugi!?

 

Ibu Muda

 

====

  • [1] G. Kartasapoutra dan Rience G. Widianingsih. Pokok-pokok Hukum Perburuhan, ed. 1, Cet 1, (Bandung: Amrico Bandung, 1992), hlm. 3.
  • [2] Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Hukum Perburuhan di Indonesia, Cet 3, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 25.
  • [3] Ibid.
  • [4] Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan Ed. 1. Cet, 1. (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 1.
  • [5] Ibid., hlm. 3.
  • [6] Fx. Djumialdi dan Wiwoho Soejono, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila 1987, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 10.
  • [7] HP Rajagukguk, Penggunaan Hak Mogok dan Lock Pout di Perusahaan Swasta, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1990), hlm. 35.
  • [8] Djumadi, Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Dalam Hubungan Industrial Pancasila Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 7.
  • [9] Chandra Suwondo, Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia, (Jakarta: PT. Alex Komputindo, 2003), hlm. 20.
  • [10] Lalu Husni, Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2004). hlm. 33.
  • [11] Ibid.
  • [12] Ibid
  • [13] Ibid.


Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Admin

Redaksi

Translate »

爱徒相关文章插件,快速提升流量